Beratnya Mengurus PBSI

Jumat, 25 Desember 2020 18:55:54

Catatan Bulutangkis Akhir Tahun 2020

Majalahbulutangkis.com- Era kepengurusan PBSI periode 2016-2020 di bawah pimpinan Wiranto telah berakhir. Kini era kepemimpinan PBSI di bawah pimpinan Agung Firman Sampurna telah dimulai untuk masa jabatan 2020-2024 mendatang.

Susunan pengurus yang akan membantu Agung Firman yang sehari-hari juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini juga telah diumumkan walau mundur jauh dari jadwal. Dari sekian banyak nama yang ada, boleh dibilang hanya beberapa tokoh pengurus lama saja yang bertahan. Tercatat hanya Bambang Rudiyanto yang mengurusi bidang luar negeri serta Mimi Irawan yang mengurusi bidang turnamen.

Sedangkan tokoh sentral yang tetap kokoh pastinya Alex Tirta yang tetap aman sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Harian. Bukan rahasia lagi pemilik PB.Exist serta Ketua Pengprov PBSI Jakarta ini adalah sosok yang paling gencar dalam melicinkan jalan Agung Firman untuk menduduki kursi Ketua Umum PBSI.

Yang cukup mencengangkan adalah tidak adanya tokoh-tokoh dari PB.Djarum di kepengurusan kali ini. Usut punya usut, sejak jauh-jauh hari PB.Djarum memang telah mengambil sikap tidak akan terlibat di kabinet Agung Firman. Tak cukup sampai di situ, grup usaha Djarum pun telah menyampaikan pesan tidak lagi memberikan dukungan sponsor terhadap kegiatan-kegiatan turnamen bulutangkis nasional dan internasional di Tanah Air.

Bukan rahasia lagi, selama bertahun-tahun mayoritas turnamen bulutangkis di Tanah Air selalu disokong pendanaannya oleh grup usaha Djarum. Seperti ajang Indonesia Open yang awalnya disponsori oleh rokok Djarum namun setelah ada larangan produk rokok, sponsornya beralih ke anak perusahaan lain mulai dari BCA lalu berlanjut Blibli.com.

Totalitas grup usaha Djarum dalam berbagai turnamen bulutangkis di Indonesia memang tak terbantahkan. Beberapa anak perusahaan lainnya seperti Tiket.com, kopi Caffino, permen Fox, serta Mola TV, juga telah menggelontorkan mayoritas dana promosinya untuk aktivitas bulutangkis di Indonesia.

Bukan hanya sponsor di mayoritas turnamen bulutangkis di Tanah Air, era kepengurusan PBSI dua periode sebelumnya di bawah Ketua Umum Gita Wirawan (2012-2016) dan Wiranto (2016-2020) juga terbilang nyaman dalam menjalankan organisasi. Hal itu juga tak lepas dari dukungan total Djarum dalam menjaga cashflow PBSI agar tetap aman. Gaji karyawan, pelatih, gizi pemain, serta keberangkatan pemain mengikuti turnamen ke luar negeri telah terjamin setiap tahunnya.

Tak seperti cabang-cabang olahraga yang lain, bulutangkis memang tercatat sebagai cabor yang spesial. Karena ini adalah satu-satunya cabor yang menyelenggarakan Pelatnas sepanjang tahun di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Tak mengherankan, PBSI tak ubahnya sebuah perusahaan yang cashflow-nya harus terus terjaga agar tetap sehat.

Lantas, berapa besarkah kebutuhan PBSI setiap tahun dalam menjalankan roda organisasinya?

Angkanya ternyata bisa membuat geleng-geleng kepala. Untuk kebutuhan gaji karyawan, pelatih, serta kebutuhan makan atau gizi pemain rata-rata per bulan memerlukan dana Rp 3 miliar atau Rp 36 miliar per tahun. Untuk kebutuhan keberangkatan pemain mengikuti turnamen ke luar negeri setiap tahunnya dibutuhkan minimal anggaran Rp 40 miliar, bahkan bisa lebih. Selain itu PBSI juga secara rutin memberikan dukungan kepada Pengprov-Pengprov PBSI di seluruh Indonesia untuk menggelar Kejurprov, Mukerprov, Pelatihan wasit dan pelatih,serta Training Sistem yang rata-rata mencapai Rp 4 miliar per tahun. Belum termasuk biaya perjalanan dinas para pengurus. Sehingga rata-rata per tahun untuk menjalankan perahu bernama PBSI diperlukan amunisi berkisar Rp 80 miliar - Rp 100 miliar.

Untuk menutup kebutuhkan dana tersebut grup usaha Djarum menyuntikkan dana cukup besar yang dikompensasi berupa iklan di kostum para pemain. Jika di kaos para pemain nasional Indonesia tertera logo Blibli.com, Tiket.com, serta Mola TV, nilainya ternyata cukup fantastis. Blibli.com setiap tahun mengucurkan 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp 37 miliar), Tiket.com menyetor 750.000 dolar AS (sekitar Rp 11 miliar), serta Mola TV menyumbang 500.000 dolar AS (sekitar Rp 7,5 miliar). Sehingga total dari tiga anak perusahaan Djarum ini setiap tahunnya digelontorkan ke Cipayung sebesar Rp 55,5 miliar. Sisa kekurangan diperoleh dari sponsor lain yakni produk apparel Li Ning.

Sementara dari Pemerintah memang setiap tahun selalu ada bantuan rata-rata Rp 14 miliar - Rp 15 miliar. Tapi, dana tersebut hanya dipakai untuk mengikuti ajang multi event seperti SEA Games, Asian Games, serta Olimpiade. Itu pun rata-rata habis dipakai untuk membayar uang saku pemain, pelatih, dan official.

Jangan lupa juga kebutuhan di atas adalah hanya untuk biaya rutin PBSI per tahun. Di samping itu juga masih ada kebutuhan biaya untuk menggelar turnamen nasional dan internasional. Seperti ajang sirkuit nasional yang digelar 8 seri di delapan kota setiap tahunnya, rata-rata Djarum sebagai sponsor menggelontorkan dana Rp 1 miliar per seri atau total Rp 8 miliar per tahun. Belum lagi event-event nasional lain seperti Kejurnas, Super Liga Yunior dan Senior. Sedangkan untuk event-event internasional seperti Indonesia Challenge, Indonesia Masters, serta Indonesia Open, biayanya lebih membengkak lagi. Sebagai ilustrasi penyelenggaraan Blibli Indonesia Open Super 1000, untuk hadiah yang diperebutkan sebesar 1.350.000 dolar AS (sekitar Rp 20 miliar), ditambah sanction fee 10 % kepada BWF maka dana hadiah yang harus disetor ke BWF sebesar 1.485.000 dolar AS (sekitar Rp 22 miliar). Sedangkan untuk biaya penyelenggaraan, promosi, hak siar televisi dan lain-lain diperlukan dana sekitar Rp 15 miliar). Maka untuk satu kali perhelatan Indonesia Open rata-rata diperlukan dana Rp 35 miliar - Rp 40 miliar.

Totalitas serta konsistensi grup usaha Djarum dalam mendukung perkembangan bulutangkis Indonesia nampaknya justru memunculkan stigma seolah-olah Djarum ingin menjadi 'penguasa' di PBSI. Untuk menghapus stigma yang dialamatkan ke Djarum tersebut maka sangat beralasan jika Djarum memutuskan tak lagi mendanai aktivitas bulutangkis di Tanah Air mulai 2021.

Sikap "mutung" yang diambil Djarum juga disinyalir imbas dari Munas PBSI di Banten, awal November 2020 lalu yang dinilai telah mencederai azas sportivitas serta kekeluargaan yang telah lama dibangun di tubuh PBSI demi memenuhi ambisi salah satu kandidat.

Ketika grup usaha Djarum sudah memutuskan untuk menutup aliran dana yang biasanya mengisi pundi-pundi PBSI, sudah siapkah Agung Firman dan kabinetnya untuk mencari solusi pengganti agar perahu PBSI tidak karam di tengah lautan?

Di depan awak media saaat mengumumkan susunan kabinetnya Agung Firman memang tetap optimis meski grup usaha Djarum tak lagi menyokong pendanaan PBSI. Sebaliknya, Agung tak ingin organisasi yang dipimpinnya selalu berada di bawah bayang-bayang Djarum. Ia pun optimis akan ada grup-grup usaha lain yang siap mendukung PBSI.

Tanpa adanya sponsor dari grup usaha Djarum tentu memberikan kesempatan kepada sponsor-sponsor lain untuk terlibat lebih aktif dalam event bulutangkis di Indonesia. Sponsor lain mungkin cukup banyak yang bersedia. Namun, mencari sponsor lain yang punya passion super spesial terhadap bulutangkis Indonesia seperti Djarum sejujurnya saya sendiri tidak terlalu yakin.

Harus diingat tahun 2021 begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Event-event besar yang tak terselenggara di musim 2020 akibat pandemi Covid-19 seperti Piala Thomas & Uber serta Olimpiade Tokyo digeser ke 2021. Padahal di tahun yang sama juga akan terselenggara ajang Piala Sudirman. Tantangan tak kalah berat, BWF juga telah mengeluarkan jadwal terbaru 2021 di mana ajang bulutangkis Indonesia Masters Super 500 dan Indonesia Open Super 1000 akan digelar beruntun di Jakarta pada 1-6 Juni serta 8-13 Juni 2021. Untuk menjalankan semua aktivitas tersebut dana yang diperlukan tentu sangat besar karena hadiah total untuk dua turnamen tersebut saja sudah mencapai Rp 35 miliar. Itu belum termasuk biaya-biaya penunjang lainnya.

Menutup kepengurusan era Wiranto, kabarnya dana yang tersisa di kas PBSI tak lebih dari Rp 15 miliar. Itu berarti jika dipakai untuk menutup biaya rutin bulanan PBSI andai tak ada tambahan dana baru maka akan terkuras dalam waktu lima bulan ke depan. Jadi, sudah terbayang memang beratnya Agung Firman Sampurna sebagai nahkoda baru PBSI yang diharapkan mampu membawa dunia bulutangkis Indonesia kembali berjaya di pentas dunia.

Untuk mendapatkan dana segar guna menjalankan aktivitas PBSI, solusinya mungkin hanya ada dua. Pertama, mendatangkan sponsor-sponsor baru yang berkenan menggelontorkan dana dalam jumlah besar. Atau cara kedua yang sangat tidak populer yakni menghapus sistem kontrak individu yang sudah selama delapan tahun dijalani atlet-atlet Pelatnas dengan kembali menggunakan sistem kontrak kolektif yang pernah diterapkani pada 1983-2012. Dengan sistem kontrak kolektif setidaknya PBSI bisa memotong hingga 50 % dari kontrak yang diterima dari sponsor produk apparel. Risikonya adalah kontrak yang diterima para pemain top dipastikan anjlok drastis. Jika dipaksakan sistem kontrak kolektif juga akan kembali menghidupkan monopoli dagang apparel bulutangkis.

Namun, cara kedua ini bisa menjadi jurus kepepet yang akan dilakukan PBSI ketika cara pertama tak memenuhi harapan. Tapi, ketika itu dipaksakan maka yang terjadi adalah kegaduhan di Cipayung. Jangan lupa pemain sekelas Kevin/Marcus sudah terlanjur nyaman menikmati kontrak jutaan dolar AS bersama bersama Yonex. Begitu pula pemain-pemain top lain seperti Anthony Ginting, Jonatan Christie, Fajar/Rian, Greysia/Apriyani, serta Praveen/Melati dengan sponsornya masing-masing. Bukan tak mungkin mereka akan menempuh jalan seperti yang telah diambil oleh Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan sebagai pemain profesional.

Satu hal yang perlu diingat, yang memiliki pemain adalah klub yang telah mencetak pemain tersebut dari nol hingga matang, jadi bukan PBSI atau Pengprov. Itu berarti, klub punya kewenangan penuh untuk melepas, menahan, atau menarik kembali pemainnya dari Pelatnas.

Siapkah Agung Firman dengan segala situasi yang akan terjadi di PBSI? Siap atau tak siap memang harus dijalani karena pilihan sudah diambil. Ibarat pepatah Makassar,"Sekali layar terkembang pantang surut ke belakang". Namun, Agung Firman sepertinya masih belum menyadari jika perahu yang dinahkodainya banyak bocor di sana-sini. Jika tak segera dibenahi kebocoran-kebocoran tersebut sepertinya sulit perahu PBSI ini akan sampai di tujuan yakni ke Pulau Harapan. Di situ mungkin baru disadari ternyata menahkodai perahu bernama PBSI memang lebih rumit dan pelik. (Daryadi)